Siapa yang sebaiknya menjadi pimpinan Puskesmas?

Jum’at, 15 Januari 2010

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas, yang berhak menjadi pimpinan Puskesmas adalah Sarjana (Srata-1) yang dalam pendidikannya terdapat kurikulum Ilmu Kesehatan Masyarakat. Jadi para sarjana seperti dokter, dokter gigi, sarjana kesehatan masyarakat, sarjana keperawatan dapat menjadi pimpinan puskesmas.

Bila didudukkan pada jabatan struktural seharusnya pimpinan puskesmas setara dengan pejabat eselon III/b. Namun karena adanya PP 41 Tahun 2007, pimpinan puskesmas hanya setara dengan pejabat eselon IV/a.

Dengan era profesionalisme saat ini perlu dipertimbangkan adanya pimpinan puskesmas yang betul-betul mengurusi administrasi puskesmas, sehingga hal-hal yang bersifat administratif dapat berjalan dengan baik. Bila pimpinan puskesmas masih digabung dengan pelayanan, maka bila ada dua kepentingan yang bertabrakan, maka salah satu harus dikalahkan. Itulah sebabnya perlu dipikirkan adanya pimpinan puskesmas yang bukan dokter, agar pelayanan bisa lebih fokus. Bila dokter tetap dipertahankan sebagai pimpinan, maka agar pelayanan kedokteran tidak terbengkalai, maka perlu dipikirkan adanya dokter tambahan di puskesmas tersebut.

4 thoughts on “Siapa yang sebaiknya menjadi pimpinan Puskesmas?”

  1. kalo secara administratif dan kondisi sekarang ini, sebaiknya dr sebagai dokter bukan pimpinan, karna bila dokter jadi pimpinan maka secara otomatis tidak melayani pasien. pi kan sekarang dokter sok ini sok itu, heran deh gue jadinya.

  2. Saya rasa kalau dicobakan dulu kepada beberapa orang sarjana non dokter, apakah dengan begitu puskesmas menjadi lebih baik, kalau tidak????? saya merasakan 2 kepemimpinan puskesmas non dokter tapi kebanyakan profesi lain itu seperti balas dendam kepada dokter, semua hak dokter baik jasa maupun wewenang sering tidak diindahkan, apakah dokter mau dipimpin oleh pemimpin seperti itu, karen dokter saya rasakan bekerja paling berat dan bertanggung jawab paling berat, karna profesi lainnya di tempat saya hanya kerja secukupnya banyak menuntut dan mau jadi dokter-dokteran lagi 🙂

  3. Apakah pimpinan puskes berhak untuk tidak mengikut sertakan seoorang bidan dlm pelatihan yg sdh menjadi haknnya seperti pelatihan MU yakni pelatihan pengambilah perlindungan hukum bidan. Mohon bantuannya saran,solusi
    Karena di tempat saya tinggal ada seorang bidan yg di garis/tdk di setujui pimpinannya dlm mengikuti pelatihan tersebut.

Leave a Reply